RSS Feed

Posts Tagged ‘radar bogor’

  1. JAMINAN SOSIAL UNTUK GURU SWASTA DAN HONORER

    November 23, 2011 by murtiyarini

    Oleh : Murtiyarini
    Radar Bogor 23 November 2011 / Gagasan

    Terdapat 4 macam jaminan yang ditentukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yaitu JAMSOSTEK (Jaminan Sosial Tenaga Kerja), TASPEN (Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri), ASABRI (Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), dan ASKES (Asuransi Kesehatan Indonesia).

    Berbeda dengan TASPEN, ASABRI dan ASKES yang diperuntukkan kepada Pegawai Negeri Sipil, JAMSOSTEK adalah program jaminan sosial berdasarkan funded social security, didanai oleh peserta dan terbatas pada para masyarakat pekerja di sektor formal yaitu karyawan-karyawan perusahaan swasta, namun tidak termasuk di dalamnya pekerja-pekerja sektor informal seperti wiraswasta dan industri rumah tangga. Dalam meningkatkan jumlah kepesertaannya, PT. JAMSOSTEK terus melakukan sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan tentang beberapa undang-undang terkait tenaga kerja, misalnya UU jaminan sosial dan tenaga kerja, UU kesehatan, dan UU ketenagakerjaan serta mempromosikan program-programnya yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK), Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) dan program renovasi rumah. Sosialisasi ini penting mengingat masih rendahnya kesadaran masyarakat pekerja atas haknya sebagai peserta JAMSOSTEK.

    Sebagai wujud peran serta dalam upaya pencerdasan bangsa, PT JAMSOSTEK (Persero) menyelenggarakan program Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP) dalam bidang pendidikan. Konkretnya, DPKP ini berupa pemberian beasiswa prestasi bagi anak tenaga kerja peserta Jamsostek dalam jangka waktu 12 bulan, dengan rincian Tingkat SD -SLTP Rp 150.000,-/ bulan dan Tingkat SLTA – Perguruan tinggi sebesar Rp 200.000,-/ bulan. Akumulasi penyaluran dana beasiswa anak pekerja JAMSOSTEK dari tahun 2006 – 2010 telah mencapai Rp. 96,505 miliar kepada 132,825 anak di 121 Kantor Cabang JAMSOSTEK. Tahun 2011 ini PT JAMSOSTEK memecahkan rekor dunia dari Museum Rekor Indonesia dalam penyerahan beasiswa senilai Rp29,4 miliar bagi 12.250 pelajar dan mahasiswa anak dari peserta JAMSOSTEK.

    Namun perlu diingat, masih ada pilar pendidikan yang belum menikmati jaminan sosial baik dari JAMSOSTEK maupun dari ketiga jaminan sosial lainnya, yaitu tenaga pendidik honorer dan tenaga pendidik swasta. Mereka tidak mendapatkan jaminan sosial karena tidak berstatus PNS dan tidak memiliki payung hukum yang jelas. Dalam Undang Undang (UU) nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan tunjangan kemaslahatan pemerintah baru disediakan untuk guru-guru PNS.

    Saat ini pemerintah mengeluarkan tunjangan fungsional untuk guru swasta Rp.250.000/bulan, namun jumlah tersebut dirasa masih terlalu kecil. Menurut data yang ada di Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) saat ini jumlah tenaga pendidik swasta di Indonesia mencapai 700 ribu orang. Terjadinya penambahan guru ini cukup menggembirakan karena memperlancar proses belajar mengajar. Namun dikuatirkan jumlah yang besar ini ini akan berpengaruh pada program tunjangan guru swasta yang biasanya diberi pemerintah, dengan kata lain nilai tunjangan yang diterima guru berkurang dari biasanya karena jumlah pembaginya lebih besar. Oleh karena itu, apabila pemerintah belum menaikkan status mereka menjadi tenaga pendidik negara, selayaknya ada jaminan sosial bagi tenaga pendidik meliputi jaminan layanan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua.

    Kondisi lebih parah dialami oleh guru di perbatasan dan daerah karena sulitnya mendapat tunjangan. Ada 400 guru Kabupaten Nunukan (Kalimantan) yang bertugas di perbatasan RI-Malaysia dan hanya 8 orang di antaranya yang mendapatkan tunjangan. Di Pulau Marore, perbatasan RI-Filipina para guru perlu lebih dari 2 tahun menunggu tunjangan seperti yang dijanjikan pemerintah pada tahun 2009 lalu. Sementara sejumlah guru yang mengajar di Senaning, perbatasan Indonesia – Malaysia di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, sempat melakukan aksi mogok mengajar karena tertundanya pembayaran tunjangan guru perbatasan tahun 2011. Kasus-kasus tersebut di atas menjadi ironis dengan niat pemerintah untuk memperkuat pendidikan di daerah perbatasan.

    Tak jauh beda nasibnya, guru honorer di Indonesia belum berkesempatan mendapatkan tunjangan ataupun jaminan sosial. Bahkan besaran gajinya sangat variatif di tiap daerah, bahkan antara yayasan berbeda di daerah yang sama. Tidak semua guru honorer beruntung mendapatkan gaji sama atau diatas standar upah minimum. Meskipun pada tahun 2010 telah dilakukan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS dan penghentian rekruitmen tenaga honorer, namun kenyataannya masih banyak tenaga honorer yang tersisa. Tahun 2011 jumlah tenaga honorer di Indonesia adalah 67ribu, diantara adalah guru. Menurut data Persatuan Guru Republik Indonesia pada 2011 jumlah guru honorer yang akan dinaikkan statusnya menjadi PNS mencapai 160.000 orang. Kemudian, pada 2012 jumlah guru honorer yang akan mengikuti seleksi CPNS mencapai 720.000 orang. Tampaknya gelar pahlawan tanpa tanda jasa semakin lekat pada guru-guru honorer.

    Dimana posisi JAMSOSTEK dalam hal ini ? Sebagai upaya mendukung kemajuan pendidikan nasional dan meningkatkan kecerdasan bangsa dengan memberikan dukungan langsung pada upaya peningkatan produktivitas dan peningkatan kesejahteraan bagi tenaga pendidik dan keluarganya diharapkan langkah ke depan PT JAMSOSTEK dapat meningkatkan kepesertaan dari tenaga-tenaga pendidik non PNS. Untuk itu PT JAMSOSTEK akan banyak memerlukan penyesuaian terkait status guru swasta dan honorer yang masih abu-abu dan terkait besaran gaji dan honor yang sangat variatif. PT. JAMSOSTEK harus gencar melakukan sosialisasi program-program jaminan ke yayasan-yayasan pendidikan swasta maupun sekolah negeri yang masih mempekerjakan guru honorer serta melakukan “negosiasi” dengan menggandeng Pemerintah maupun Yayasan untuk menentukan bentuk program yang sesuai untuk tenaga pendidik swasta dan honorer, khususnya guru.

    Tulisan ini telah dimuat di Radar Bogor, 23 November 2011,
    dan diikutkan dalam Lomba Karya Tulis Jurnalistik JAMSOSTEK 2011, serta memenangkan juara 2 kategori umum.


  2. Apa Kabar Pos Indonesia ?

    November 12, 2011 by murtiyarini

     Apa kabar Pos Indonesia ? Dalam rangka promosi dan menjaring masukan dari seluruh rakyat Indonesia, PT Pos Indonesia menggelar lomba artikel jurnalistik.  Saya tertarik mengikutinya karena memang sedari usia 10 tahun saya sudah berkenalan dengan korespondensi sahabat pena, sehingga sangat familiar dengan kantor pos dan benda-benda pos lainnya.

     Masih ingat, dulu saya sering mendapat kiriman uang saku dari kakak saya yang bekerja sebagai dosen di Universitas Sriwijaya.  Tahun 1990 an, nilai wesel 10.000 sangatlah besar artinya. Lha kalau sekarang ? hehehe…itulah perubahan jaman.

    Oke, hasilnya artikel saya yang dimuat di Radar Bogor 12 November 2011 ini tidak memenangkan peringkat apapun, tapi artikel ini sangat unik karena inilah kali pertama dimuat di koran (sebelumnya baru di majalah dan tabloid)

    (Radar Bogor, 12 Nov 2011)

    Sejak berdirinya, Pos Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan status mulai dari Jawatan PTT (Post, Telegraph dan Telephone), kemudian menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Postel), pada tahun 1965 berganti menjadi Perusahaan Negara Pos dan Giro (PN Pos dan Giro), dan pada tahun 1978 berubah menjadi Perum Pos dan Giro maka pada Juni 1995 berubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT Pos Indonesia (Persero).

    Dalam usianya lebih dari 2,5 abad, tepatnya 265 tahun pada 26 Agustus 2011, PT.Pos Indonesia (Persero) dihadapkan pada berbagai tantangan perubahan paradigma komunikasi dan pengiriman. Dua dekade terakhir, internet dan seluler telah mengguncang dunia telekomunikasi dan tentu saja sangat berpengaruh pada Pos Indonesia dengan model komunikasi surat menyurat.

    Untuk surat atau berkas penting yang harus dikirimkan dalam bentuk fisik, terdapat banyak jasa pengiriman yang menjanjikan ketepatan waktu, jangkauan dan keamanan barang kiriman, menjadi pesaing Pos Indonesia. Orang tidak lagi menaruh kepercayaan pada bus surat yang terdapat di tepi jalan. Kantor pos dulu juga hanya terdapat di kecamatan-kecamatan, sementara jasa kurir lain telah membuka banyak agen dan cabang, bahkan dalam satu kompleks perumahan bisa terdapat lebih dari satu agen. Satu lagi tantangan Pos Indonesia, jasa pengiriman uang wesel pos yang dulu masih sangat sederhana, membuat orang beralih ke jasa transfer bank yang juga telah memperbanyak cabang hingga daerah.

    Lantas bagaimana strategi PT. Pos Indonesia menghadapi tantangan tersebut diatas? Dalam program penyehatan, secara umum Pos Indonesia melakukan langkah strategis yaitu fokus pada 3 core bisnis (bisnis mail, bisnis logistik dan bisnis jasa keuangan), penguatan kemampuan infrastruktur dan IT sehingga mampu menciptakan sistem jaringan operasi yang akurat, cepat dan efisien, perbaikan kualitas sumber daya manusia, serta perbaikan sistem keuangan dan manajemen risiko.
    Pos Indonesia kini memanfaatkan insfrastruktur jejaring yang dimilikinya yang mencapai sekitar 24 ribu titik layanan yang menjangkau 100 persen kota/kabupaten, hampir 100 persen kecamatan dan 42 persen kelurahan/desa, dan 940 lokasi transmigrasi terpencil di Indonesia. Seiring dengan perkembangan informasi, komunikasi dan teknologi, Pos Indonesia merupakan BUMN dengan jejaring terluas di Indonesia memiliki 3.792 Kantor Pos dan 1.811 Mobil Pos yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Saat ini terdapat 4.006 Kantor Pos dan Mobil Pos yang sudah dilengkapi dengan teknologi secara on-line.

    Meskipun masih banyak menggunakan gedung warisan Belanda, kantor pos besar di kota-kota telah melakukan modernisasi loket dengan pengadaan sarana dan peralatan penunjang komputer, jaringan internet, timbangan elektronik untuk paket pos, timbangan surat, mesin cap dan mesin hitung uang Begitu juga dengan kantor-kantor pos di tingkat kecamatan. Modernisasi loket ini bertujuan untuk mening¬katkan mutu dan efisiensi pelayanan serta memperluas kesempatan untuk melakukan diversifikasi jenis pelayanan.

    Armada mobil keliling yang dilengkapi dengan sistem teknologi telekomunikasi yang baik telah memudahkan masyarakat dalam melakukan berbagai pembayaran hanya dari satu lokasi. Peningkatan pelayanan Pos Indonesia, didukung dengan tarif yang termurah diantara jasa pengiriman lainnya, serta jangkauan yang luas ke pelosok negeri menjadikan Pos Indonesia sebagai ‘idola’ masyarakat. Metode ‘jemput bola’ mobil keliling PT Pos Indonesia berhasil meningkatkan kembali jumlah pelanggan. Melalui mobil Pos ini masyarakat dapat melakukan berbagai pembayaran tagihan seperti listrik, telepon, air, pajak, kredit sepeda motor, kredit rumah (BTN), TV kabel, pembelian tiket kereta api, benda pos, pengiriman wesel melalui Western Union dan transaksi lainnya sesuai kebijakan PT Pos Indonesia di cabang masing-masing.

    Gencarnya pengembangan salah satu core bisnis jasa keuangan juga semakin memposisikan Pos Indonesia sebagai agen sistem pembayaran nasional yang terunggul dibanding agen-agen lainnya dikarenakan jaminan Pos Indonesia dalam penyiapan/ ketersediaan dana di seluruh Kantor Pos. Sebagai contoh sejak tahun 2001, Pos Indonesia dan Western Union telah berhasil melayani pengiriman uang senilai US$ 3,26 milyar baik secara internasional dari dan ke Indonesia, maupun transfer domestik dalam negeri. Jenis layanan bisnis jasa keuangan pos adalah remittance, pospay, bankchanneling, fund distribution (sektor penyaluran dana pemerintah dan BUMN). Pos Indonesia juga telah dipercaya sebagai tempat pembayaran pajak, terlihat dari persentase tertinggi nilai pajak yang dibayarkan melalui Pos Indonesia yaitu mencapai 70 persen.

    Di usia lebih dari dua setengah abad, Pos Indonesia telah mendapatkan citra sebagai “one stop service” yang mampu melayani masyarakat hingga ke pelosok daerah di Indonesia.